Gedung Putih dan Demokrat Bentrok soal Ketentuan Etika dalam CLARITY Act

Perundingan mengenai ketentuan etika dalam CLARITY Act tersendat setelah Gedung Putih dan Demokrat di Senat berbeda pandangan pada dua isu utama. Pertama, Demokrat mendorong agar Jaksa Agung negara bagian (state Attorneys General/AG) diberi peran dalam penegakan aturan etika. Draf kesepakatan etika yang didukung Gedung Putih justru mengusulkan Departemen Kehakiman AS (DoJ) memegang kewenangan penegakan secara penuh dalam perkara terkait etika. Kedua, Demokrat Senat ingin memasukkan mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban Presiden AS Donald Trump atas aktivitas kripto sebelumnya. Trump dilaporkan meraup lebih dari US$1,4 miliar keuntungan kripto pada 2025, sementara pemegang memecoin dan token miliknya mengalami kerugian. Dorongan ini memperkuat tuntutan Demokrat agar aturan etika diperketat, tetapi Presiden Trump menolak usulan tersebut. Penasihat Kripto Utama Gedung Putih, Patrick Witt, menyebut saran kedua itu "jelas-jelas inkonstitusional" dan menegaskan tidak ada ruang kompromi untuk posisi tersebut. Kritik terhadap rancangan etika juga datang dari Amanda Fischer, mantan Kepala Staf SEC yang dikenal pro-Demokrat. Ia menyebut kesepakatan itu "menggelikan" karena memberi presiden waktu satu tahun untuk menempatkan bisnis kriptonya ke dalam blind trust dan tidak melarangnya tetap menerima pendapatan bunga. Ia juga menyoroti bahwa sekalipun terjadi pelanggaran etika, denda maksimum dibatasi hingga US$500 ribu. Menurut Fischer, rancangan itu tidak banyak mengubah apa pun terkait "grift" kripto Trump, tidak mewajibkan divestasi, dan penegakan pada praktiknya bergantung pada pengacara pribadi Trump, Todd Blanche. Ia menambahkan, amnesti berlaku begitu presiden baru dilantik. Selain itu, ketentuan etika hanya melarang presiden, pejabat pemerintahannya, dan anggota Kongres, tetapi tidak mencakup anak-anak mereka. Penolakan Demokrat tak berhenti pada isu etika. Sejumlah senator Demokrat, termasuk Angela Alsobrooks, Ruben Gallego, dan lima senator lainnya, menentang redaksi etika saat ini serta sejumlah aspek kunci CLARITY Act. Mereka menilai teks yang diajukan Partai Republik masih kurang memadai dan meminta penguatan pada ketentuan etika pejabat terpilih, perlindungan konsumen, pencegahan pendanaan ilegal, konflik kepentingan, serta integritas pasar. Alsobrooks dan Gallego patut dicatat sebagai dua Demokrat yang mendukung RUU tersebut saat pembahasan di komite. Karena Partai Republik memerlukan sekitar 7–10 suara Demokrat untuk mencapai ambang 60 suara pada pemungutan suara final di sidang pleno, posisi mereka yang kini menjadi penahan atau pendukung dipandang krusial. Di tengah tersendatnya negosiasi etika, harga Bitcoin (BTC) melemah ke sekitar US$65,7 ribu setelah sempat menguat mendekati US$67 ribu pada awal pekan, menegaskan pentingnya kemajuan RUU tersebut bagi sentimen pasar jangka pendek. Pasar kini menanti apakah kompromi yang saling menguntungkan soal bahasa etika bisa dicapai dalam beberapa hari ke depan. Ringkasan: - Demokrat menolak kesepakatan etika yang didukung Gedung Putih serta sejumlah ketentuan kunci CLARITY Act. - Gedung Putih dinilai enggan mengakomodasi tuntutan etika dari Demokrat.