RUU CLARITY AS Hadapi Penolakan di Senat karena Isu Etika dan Penegakan

Versi terbaru RUU CLARITY (CLARITY Act) di Amerika Serikat menghadapi hambatan politik besar setelah sekelompok senator Demokrat kunci secara resmi menyatakan menolak draf saat ini. Jurnalis kripto Brendan Pedersen merangkum situasinya dengan lugas: "Crypto doesn't have the votes on the Clarity Act." Kelompok penentang dari kubu Demokrat mencakup Angela Alsobrooks, Cory Booker, Catherine Cortez Masto, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner, dan Raphael Warnock. Mereka menilai rancangan terbaru masih belum memadai pada sejumlah aspek, mulai dari penguatan aturan etika, perlindungan konsumen, pengamanan terhadap pembiayaan ilegal, perlindungan konflik kepentingan, hingga integritas pasar. Meski menolak draf saat ini, para senator tersebut belum sepenuhnya meninggalkan pembahasan dan menyatakan akan terus bernegosiasi dengan Partai Republik untuk mencari kesepakatan bipartisan. Isu Etika dan Penegakan Jadi Titik Sengketa Perbedaan paling tajam mengerucut pada etika dan penegakan aturan. Demokrat mendorong ketentuan yang lebih kuat untuk mencegah pejabat terpilih dan pemimpin senior pemerintah memperoleh keuntungan pribadi dari bisnis terkait kripto pada saat yang sama mereka memengaruhi kebijakan aset digital. Pedersen menyoroti semakin lebarnya jurang pandang di Senat. Senator Thom Tillis disebut akan menjadi "no" tanpa perubahan terkait etika. Alsobrooks menilai tidak adanya mekanisme penegakan oleh jaksa agung negara bagian (state attorney general/AG) sebagai hal yang "unacceptable". Senator Cynthia Lummis juga tetap bersikeras soal perlunya penguatan penegakan oleh AG negara bagian. Sementara itu, Senator John Kennedy mendukung RUU tersebut, tetapi memperingatkan Partai Republik masih menghadapi persoalan lain, termasuk sengketa yang belum selesai terkait stablecoin yield. Perdebatan juga mengarah pada bahasa etika baru yang akan melarang seluruh pejabat federal, termasuk presiden, menerbitkan atau mensponsori aset digital untuk memperoleh keuntungan. Lummis memuji kesepakatan itu karena dinilai akan menghadirkan "real enforcement and real penalties" serta menaikkan standar etika. Analis kripto Lark Davis mengatakan pelanggaran ketentuan itu dapat berujung denda Departemen Kehakiman (DOJ) sebesar US$250.000 per hari. Ia juga menyoroti laporan bahwa Presiden Trump mendukung bahasa etika tersebut, meski Trump dilaporkan meraih pendapatan kripto sebesar US$1,2 miliar tahun lalu. Tantangan 60 Suara RUU CLARITY ditujukan untuk memperjelas aturan aset digital, membagi tanggung jawab regulator, dan mengurangi ketidakpastian bagi perusahaan kripto serta investor. Di Senat, RUU ini tetap membutuhkan 60 suara untuk lolos. Di tengah dorongan Partai Republik untuk melaju dan tuntutan Demokrat akan perlindungan yang lebih kuat, peringatan Pedersen kini mencerminkan tantangan utama RUU tersebut: suara belum cukup. Kelompok Demokrat yang menolak draf saat ini masih membuka ruang negosiasi, tetapi tanpa penyelesaian soal etika, penegakan, dan perlindungan konsumen, CLARITY Act berpotensi kembali tertunda. Putaran negosiasi berikutnya akan menentukan apakah AS dapat mencapai kesepakatan bipartisan atas salah satu reformasi regulasi kripto paling berdampak, atau apakah polarisasi politik membuat RUU ini kembali bergeser ke belakang agenda legislatif.