Senator Lummis Dorong CLARITY Act untuk Perkuat Kepemimpinan Kripto AS

Senator Cynthia Lummis menilai Amerika Serikat harus memenangi persaingan aset digital dan mendorong satu agenda utama di Capitol Hill: CLARITY Act. RUU tersebut telah lolos dari DPR AS dengan dukungan bipartisan yang solid, 294–134, dan kini menunggu pembahasan di Senat. Lummis, yang memimpin Subkomite Aset Digital pada Komite Perbankan Senat, menargetkan pemungutan suara pleno Senat sebelum masa reses Agustus 2026. Menurut Lummis, ketidakjelasan aturan berisiko mendorong inovasi kripto hengkang ke luar negeri—sesuatu yang ia sebut sebagai kesalahan besar yang tidak perlu, mengingat sejarah AS yang kerap memimpin setiap gelombang revolusi teknologi. CLARITY Act—nama resmi Digital Asset Market Clarity Act (H.R. 3633)—bertujuan memberi batas tegas antara komoditas digital dan sekuritas. Di bawah rancangan ini, CFTC akan berwenang untuk satu kategori, sementara SEC untuk kategori lainnya, sehingga pelaku industri tidak lagi berada dalam ketidakpastian terkait regulator mana yang mengawasi. RUU ini diperkenalkan oleh Representative French Hill pada 29 Mei 2025 dan melaju cepat di DPR. Di Senat, Komite Perbankan telah memajukan versi mereka pada Mei 2026 dengan hasil suara 15–9, yang membuka jalan menuju pemungutan suara di lantai Senat dalam beberapa bulan ke depan, sesuai harapan Lummis. Selain penataan kewenangan regulator, CLARITY Act memuat lebih dari 16 ketentuan yang menargetkan pendanaan ilegal. Poin-poinnya mencakup persyaratan BSA dan AML untuk merespons kekhawatiran penggunaan kripto dalam pencucian uang. RUU ini juga memasukkan pertimbangan bagi pengembang DeFi dan validator, sejalan dengan berkembangnya ekosistem kripto yang melampaui sekadar perdagangan token. Lummis juga menekankan dimensi persaingan global. Uni Eropa sudah mengoperasikan kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA), sementara Singapura selama bertahun-tahun dikenal proaktif menarik perusahaan aset digital. Tanpa kerangka yang jelas, standar regulasi internasional berisiko terbentuk tanpa peran AS dalam pembahasan. Ia menyebut legislasi ini sebagai "komitmen, bukan konsesi", seraya menegaskan bahwa regulasi kripto bukan bentuk menyerah pada lobi industri, melainkan respons terhadap fakta bahwa negara lain sudah bergerak dengan aturan yang lebih matang. Lummis mengaitkan CLARITY Act dengan dukungannya terhadap Bitcoin sebagai aset strategis. Ia berulang kali menempatkan BTC sebagai bagian penting dari kepemimpinan ekonomi AS, sejalan dengan kelompok legislator yang memandang aset digital sebagai infrastruktur keuangan yang kian krusial. Lummis juga memperingatkan konsekuensi bila RUU ini gagal disahkan pada masa sidang ini. Menurutnya, tanpa CLARITY Act, legislasi aset digital yang berarti bisa jadi baru muncul pada 2030.