Koalisi 18 Jaksa Agung Negara Bagian Desak Senat Tolak CLARITY Act Jelang Pemungutan Suara

Jaksa Agung New York Letitia James memimpin koalisi bipartisan dari 18 negara bagian yang meminta Kongres AS menolak CLARITY Act dalam pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung besok. Koalisi ini mencakup para jaksa agung dari Washington, California, Arizona, Massachusetts, New Jersey, dan sejumlah negara bagian lainnya. Dalam surat tertanggal 14 September kepada Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott serta anggota komite Elizabeth Warren, James memaparkan alasan penolakan terhadap rancangan undang-undang kripto tersebut. James menilai CLARITY Act berpotensi memperkuat posisi "penipu predator" dan memperparah maraknya penipuan kripto online. Ia menyebut ketentuan antipenipuan dalam rancangan itu terlalu kabur sehingga membuka celah hukum yang dapat menghambat langkah penegakan di tingkat negara bagian. Ia juga memperingatkan rancangan tersebut dapat memangkas kewenangan negara bagian untuk "mengawasi pasar sekuritas dan komoditas demi melindungi masyarakat". Menurut James, posisi regulator federal—termasuk US Securities and Exchange Commission (SEC) yang tengah berupaya memberi panduan legislasi menjelang keputusan atas CLARITY Act—dapat menyingkirkan persyaratan pendaftaran sekuritas di tingkat negara bagian. Selain itu, James menyatakan CLARITY Act akan mengganggu peran regulator negara bagian sebagai lini pertahanan pertama. Ia menyoroti bahwa sejak 2017, negara-negara bagian telah mengajukan 330 tindakan antipenipuan terhadap pelaku penipuan. Dalam unggahan di X pada 14 September 2026, James menulis, "Inovasi tidak boleh mengorbankan perlindungan dompet warga Amerika." Ia menambahkan bahwa dirinya memimpin koalisi bipartisan para jaksa agung yang mendesak Kongres menolak Clarity Act karena, sebagaimana ditulis, rancangan itu dapat membuat penipu makin berani dan berisiko membatasi kewenangan negara bagian untuk melindungi investor dari penipuan. Pernyataan para jaksa agung muncul tak lama setelah Partai Republik merilis versi "menjelang tenggat" (11th-hour) dari rancangan Clarity Act. Versi tersebut memasukkan ketentuan yang memberi jaksa agung negara bagian peran dalam penegakan larangan konflik kepentingan bagi pejabat federal. Meski begitu, surat koalisi lintas partai menyatakan ketidakpuasan tinggi terhadap ketentuan tersebut. Pemungutan suara di Capitol Hill besok akan menentukan nasib legislasi ini dan berpotensi memengaruhi pasar kripto. Bitcoin saat ini bergerak di kisaran US$77.000, dengan pelaku pasar menanti hasil pemungutan suara serta keputusan suku bunga The Fed pada Rabu.