Peluang Pengesahan CLARITY Act Turun ke 31%–35% di Tengah Sengketa Etika

Ketidakpastian seputar rancangan undang-undang regulasi yang banyak dinantikan ini kembali meningkat setelah negosiasi baru di Washington. Paket usulan etika dan tarik-menarik politik terbaru dinilai bisa menggerus peluang CLARITY Act disahkan menjadi undang-undang tahun ini. Pasar prediksi kini menempatkan probabilitas pengesahan pada kisaran 31%–35%, jauh turun dari puncak sekitar 70% yang sempat terlihat lebih awal tahun ini. Jurnalis Eleanor Terrett menulis di X pada hari ini bahwa akhir pekan ini akan menjadi "permainan menunggu berisiko tinggi" bagi para pendukung, seiring Gedung Putih disebut tengah mempertimbangkan tawaran balik etika yang melibatkan seorang jaksa agung negara bagian. Isu kuncinya adalah salah satu titik buntu terbesar yang tersisa: apakah jaksa agung negara bagian tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan sejumlah ketentuan etika yang melibatkan pejabat federal. Negosiasi lintas partai antara Senator Thom Tillis (RNC) dan Demokrat Arizona Ruben Gallego masih berjalan. Keduanya menilai RUU ini perlu memuat paket etika yang lebih kuat dibanding rancangan yang diajukan Gedung Putih bersama dua senator Republik pada akhir Juli. Mengutip tiga sumber yang memahami pembahasan, Terrett menyebut tawaran awal itu tidak mendapatkan persetujuan dari Tillis, Gallego, dan sejumlah Demokrat lain. Mereka menginginkan jaksa agung negara bagian dapat menggugat Departemen Kehakiman apabila lembaga tersebut gagal menegakkan aturan etika terhadap pejabat federal. Salah satu persoalan dalam proposal Gedung Putih adalah ketentuan etika tersebut hanya berlaku hingga Januari 2029, sementara belum ada kejelasan mengenai kelanjutan rezim aturannya setelah periode itu. Dengan Senat dijadwalkan memulai reses Agustus pekan depan, para pengamat menilai jendela waktu untuk mendorong pengesahan tahun ini semakin sempit. Itulah sebabnya probabilitas di pasar prediksi terus melemah. Jika legislator tidak memajukan pembahasan sebelum jeda, prospeknya diperkirakan akan memburuk signifikan saat fokus politik bergeser menuju pemilu paruh waktu. Dari sisi industri kripto, sejumlah tokoh penting menyatakan dukungan terhadap RUU ini dalam setahun terakhir. Dalam 24 jam terakhir, Michael Saylor, Chairman perusahaan pemegang bitcoin korporasi terbesar di dunia, kembali menegaskan posisinya. Ia menilai BTC akan tetap berhasil dengan atau tanpa CLARITY Act, tetapi menambahkan bahwa "Amerika membutuhkan kejelasan untuk aset digital." "Saya mendukung percepatan CLARITY Act melalui kerja lintas partai untuk menetapkan aturan yang jelas dan tahan lama, melindungi hak milik, mendorong inovasi, dan memperkuat pasar modal Amerika. Bitcoin akan berhasil dengan atau tanpa legislasi, tetapi Amerika membutuhkan kejelasan untuk aset digital," tulis Saylor. Tulisan berjudul "CLARITY Act Faces Another Critical Weekend as Passage Odds Slide" pertama kali dimuat di CryptoPotato.