Gedung Putih Mengalah soal Klausul Etik; "Clarity Act" Berpeluang Lolos Sebelum Reses Agustus

Sumber-sumber industri menyebut pemerintahan Trump telah menyetujui pencantuman ketentuan etik dalam "Clarity Act" (Digital Asset Market Structure Act). Draf teks terkait dikabarkan sudah diserahkan kepada sejumlah senator Partai Republik. Rincian klausul belum dipublikasikan, tetapi pelaku industri menilai langkah ini membuka jalan bagi pembaruan naskah RUU (diperkirakan diumumkan dalam beberapa hari) dan proses pemungutan suara di Senat. Selama hampir setahun, pembahasan Clarity Act bergerak lambat. Setelah perbedaan awal mengenai imbal hasil stablecoin dan ruang lingkup regulasi DeFi berangsur menemukan titik temu, isu besar yang tersisa adalah bagaimana menangani potensi benturan kepentingan antara pejabat pemerintah AS dan industri kripto. Sinyal kompromi Gedung Putih atas ketentuan etik dinilai dapat mengurai hambatan terakhir yang selama ini menahan laju RUU. Sinyal positif lain muncul pada 21 Juli (waktu Beijing). Patrick Witt, Direktur Eksekutif White House Digital Assets Advisory Council yang bertugas mendorong pengesahan RUU, menegaskan ia akan tetap menjabat hingga tahap akhir. Sebelumnya, beredar laporan Witt mungkin mundur sebelum fase krusial di Senat karena kewajiban pelatihan U.S. Army National Guard, memicu kekhawatiran tentang momentum RUU. Witt kini menyatakan jadwal pelatihannya ditunda, sehingga ia dapat terus terlibat dalam proses legislasi. Bagi industri kripto, perkembangan ini mengindikasikan tarik-menarik regulasi yang berlangsung nyaris setahun memasuki titik balik paling menentukan. Apa itu "Clarity Act" Clarity Act, bernama resmi Digital Asset Market Clarity Act of 2025, merupakan salah satu agenda legislasi inti pemerintahan Trump untuk mendorong AS menjadi "pusat kripto global". RUU ini menargetkan kerangka regulasi federal terpadu bagi pasar aset digital AS, sekaligus mengakhiri ketidakjelasan aturan yang selama bertahun-tahun membayangi industri kripto. Fokus utamanya: memperjelas status hukum berbagai aset digital dan membagi ulang kewenangan pengawasan antara U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Dalam rancangan tersebut, aset digital akan diklasifikasikan menjadi digital commodities, investment contract assets, serta permitted payment stablecoins. Digital commodities yang berfungsi dalam jaringan blockchain akan terutama diawasi CFTC. Investment contract assets yang melibatkan penerbitan untuk penggalangan dana tetap berada dalam ranah SEC. Penerbit stablecoin akan terutama berada di bawah pengawasan otoritas perbankan. Kerangka ini dipandang penting karena berupaya mengakhiri sengketa kewenangan SEC dan CFTC yang berlangsung bertahun-tahun dan memberi jalur kepatuhan yang lebih jelas. Pada masa mantan Ketua SEC Gary Gensler, SEC cenderung menggolongkan banyak aset digital sebagai sekuritas melalui uji Howey dan memperluas jangkauan lewat penegakan hukum. CFTC, sebaliknya, berpendapat aset digital tertentu yang sangat terdesentralisasi lebih menyerupai komoditas dan semestinya berada di bawah yurisdiksinya. Ketidakpastian tersebut membuat perusahaan kripto, bursa, dan pengembang di AS berjalan dalam bayang-bayang risiko regulasi. Jika disahkan, Clarity Act berpotensi menjadi kerangka komprehensif pertama AS untuk struktur pasar aset digital. Dampak jangka pendeknya diperkirakan mengangkat sentimen investor lewat ekspektasi kebijakan yang lebih jelas. Dalam jangka panjang, pengurangan ketidakpastian regulasi dapat menjadi fondasi institusional bagi lembaga keuangan tradisional dan modal jangka panjang untuk masuk ke ruang aset digital. Perjalanan panjang dan kontroversi etik Clarity Act mencapai tahap ini lewat negosiasi yang tidak sederhana. Pada 17 Juli tahun lalu, RUU ini lolos di DPR AS dengan suara 294 berbanding 134, jauh melampaui mayoritas sederhana. Tetapi berbeda dari GENIUS Act yang melaju mulus pada periode yang sama dan akhirnya ditandatangani Trump, Clarity Act menghadapi perundingan politik yang lebih kompleks setelah masuk ke Senat. Meski Partai Republik masih memegang mayoritas di Senat, regulasi besar yang memengaruhi seluruh pasar aset digital ini tetap membutuhkan dukungan lintas partai untuk meloloskan pemungutan suara final. Akibatnya, negosiasi di Senat menjadi lebih rumit, melibatkan arah regulasi, kepentingan industri, dan prioritas politik. Selama setahun terakhir, perdebatan berpusat pada tiga isu: aturan imbal hasil stablecoin, batas kewenangan regulasi terhadap DeFi, serta potensi benturan kepentingan antara pemerintahan Trump dan industri kripto. Dua isu pertama berangsur mereda seiring kemajuan perundingan. Bahkan topik yang paling memanas, imbal hasil stablecoin, disebut sudah mencapai kompromi: "melarang hadiah hanya karena memegang stablecoin, tetapi mengizinkan insentif berbasis aktivitas nyata." Yang tersisa kini adalah isu etik. Selama proses negosiasi, Kongres dan Gedung Putih menghabiskan banyak waktu membahas ketentuan yang membatasi presiden, wakil presiden, anggota Kongres, dan pejabat federal lain agar tidak mengambil keuntungan dari aset digital saat menjabat. Perkembangan terbaru—kesediaan Gedung Putih menerima klausul etik—dipandang sebagai terobosan baru dalam kebuntuan politik terakhir seputar Clarity Act. Tenggat waktu semakin mepet Di atas perbedaan substansi, tantangan terbesar berikutnya adalah waktu. Kongres AS biasanya memasuki reses musim panas pada pertengahan Agustus, menyisakan sekitar belasan hari kerja bagi kedua kubu untuk memfinalkan teks dan mendorong pembahasan di Senat. Kristin Smith, CEO Blockchain Association yang berperan besar dalam pelobiannya untuk Clarity Act, mengatakan kemarin, "Sekarang adalah momen paling krusial." Menurut Smith, versi terkini RUU memasukkan ketentuan yang lebih kuat untuk memerangi pembiayaan ilegal, memperketat perlindungan konsumen, serta meningkatkan persyaratan regulasi bagi platform perdagangan spot, menjadikannya salah satu kerangka struktur pasar aset digital paling komprehensif yang ia lihat. Jika perselisihan terkait etik dapat diselesaikan dalam beberapa pekan ke depan, Clarity Act berpeluang mencetak terobosan sebelum Kongres menutup masa sidang. Jika negosiasi kembali buntu, kerangka regulasi kripto yang digodok lebih dari setahun ini bisa tertunda menunggu jendela politik berikutnya. Menuju titik balik regulasi kripto? Meski Gedung Putih telah mengonfirmasi penerimaan ketentuan etik, tahap final belum selesai. Masih ada ketidakpastian seputar publikasi teks akhir, proses peninjauan di Senat, dan koordinasi dukungan bipartisan. Meski begitu, sinyal saat ini menunjukkan RUU struktur pasar aset digital yang dinegosiasikan lebih dari setahun itu kian mendekati garis akhir. Jika terobosan tercapai sebelum reses pada 10 Agustus, Clarity Act berpotensi menjadi titik balik penting dalam sejarah regulasi mata uang kripto di AS dan bahkan global. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan terbesar industri kripto global bukan semata kurangnya permintaan, melainkan ketiadaan kerangka regulasi yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi. Perbedaan antaryurisdiksi mengenai klasifikasi aset digital, tanggung jawab platform perdagangan, dan aturan penerbitan memaksa pelaku usaha serta modal untuk terus menyesuaikan diri dengan lanskap aturan yang berubah. Makna Clarity Act terletak pada upayanya membangun kepastian melalui legislasi. Jika diterapkan, kerangka ini dapat menjadi referensi penting bagi pasar global: bursa memperoleh jalur pendaftaran dan operasi yang lebih tegas, pengembang menghadapi lingkungan inovasi yang lebih dapat diperkirakan, dan lembaga keuangan tradisional memiliki pijakan kepatuhan yang lebih jelas saat memasuki aset digital. Ini bukan sekadar pembaruan sistem regulasi AS, tetapi juga sinyal bahwa pasar aset digital global perlahan bergerak dari fase eksplorasi menuju fase yang lebih matang dan terinstitusionalisasi. Bacaan lanjutan: Clarity Act countdown: 25 days left—what happens to the crypto market if it fails to pass before the August recess?